Prinsip-Prinsip Good Governance: Tinjauan Teoritis

Istilah governance dipopulerkan oleh Bank Dunia yang menggunakan istilah ini dalam publikasinya yang berjudul Governance and Development yang terbit pada tahun 1992. Konsep Governance dipahami sebagai suatu proses bukan struktur atau institusi. Menurut Leach and Percy Smith (dalam Hetifah Sj Sumarto, 2003: 3) government mengandung pengertian seolah politisi dan pemerintah lah yang mengatur dan melakukan sesuatu memberikan pelayanan, sementara masyarakat adalah penerima yang pasif. Sedangkan Governance dipahami dengan terjadinya peleburan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah, karena pemerintah maupun masyarakat adalah bagian dari proses Governance. 

Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah Good Governance menurut Bank dunia adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk perkembangan masyarakat (The way state power is used in managing economic and social resources for development of society). Good Governance sinonim dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu :

1. Good Governance adalah suatu sistem dan proses dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya nilai-nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, kepemerintahan yang baik, bertanggung jawab, dan berdaya saing (BintoroTjokroamidjojo, 2000: 7).
2. Good Governance yaitu pemerintah yang dipahami sebagai kepala pemerintahan ketimbang sebagai kepala negara. Hal ini dapat dikaji dalam pemahaman Trias Politica Montesquieu dan Van Vollenhoven mengenai adanya pembagian kekuasaan atau pembagian tugas pemerintahan dan imbangan kekuatan yang berarti check and balances secara legislatif dan yudikatif.
3. Berjalannya mekanisme check and balances secara baik ini dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif menentukan Good Governance. Lembaga-lembaga itu tetap harus tanggung gugat kepada rakyat (accountable to the people). Dalam sistem presidensial, pemerintah dalam arti para menteri dan birokrasi memiliki akuntabilitas kepada presiden. (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005: 92)
4. Good Governance berpegang pada prinsip-prinsip, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hokum dan adanya perlakuan yang adi(perlakuan kesetaraan). (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005: 92)
5. Good Governance menekankan pentingnya interaksi sinergis dan setara antara 3 pilar: negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil (civil society). Adapun Konsep Good Governance, yaitu :

a. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab aktor dalam interaksi berpemerintahan. Sebagai pemerintah, tanggung jawab diperlukan sebagai konsekuensi terhadap semua jenis kontrak dari level paling bawah hingga dari pusat pemerintahan;

b. Transparansi merupakan konsep yang memungkinkannya terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap apa yang akan di artikulasikan pemerintah dalam hal kepentingan dan kebutuhan masayarakat. Perencanaan yang transparan menyakinkan masyarakat tentang sejauhmana kepentingan mereka mampu didokumentasikan secara jujur oleh pemerintah;         

c. Partisipasi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat lebih jauh menggambarkan sejauhmana kepentingan mereka telah terakomodasi dengan baik selain melibatkan mereka dalam hal tanggungjawab yang lebih luas. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan di sebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan;

d. Tertib Hukum merupakan konsep memungkinkan terciptanya masyarakat taat hukum. Ketaatan hukum memberikan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan visi dan misi yang diemban sekaligus memperlihatkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah;

e. Responsif adalah konsep pemerintah yang mampu memberikan tanggapan sedini mungkin terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Kemampuan memberikan jawaban atas setiap masalah yang dihadapi masyarakat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memahami apa yang terjadi kebutuhan utama masyarakat;

f. Konsesus adalah konsep yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membangun kesepakatan antara tuntutan secara bottom-up dengan top-down. Konsesus juga merujuk bagaimana pemerintah juga membangun kesepahaman yang memungkinkan semua kepentingan dapat diakomodir pada saluran yang tersedia. Konsesus merupakan landasan bagi pencapaian komitmen bersama;

g. Adil merupakan konsep yang dapat mendorong akseptabilitas masyarakat pada pemerintahannya. Keadilan bertujuan untuk menciptakan pemerataan termaksud memberikan hak dan kewajiban secara proporsional;

h. Efisiensi dan efektivitas merupakan konsep Good Governance yang merefleksikan kemampuan pemerintah dalam pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dapat mendorong produktivitas pemerintahan menjadi lebih berkualitas tanpa membuang modal serta tak mampu berbuat banyak kecuali membiayai pegawai dilingkungannya masing-masing. Kondisi tersebut membuat pemerintah mengalami beban anggaran yang cukup besar selain tak mampu membuat kebijakan strategis.

i. Konsep visi strategis berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita ideal namun realistis berdasarkan kebutuhan masyarakat. visi adalah pemerintah yang memiliki pandangan jauh kedepan, serta memiliki cita-cita yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Inilah sejumlah konsep yang pemerintahan yang baik menurut UNDP (Muhadam Labolo, 2012: 111).

Konsep Good Governance, juga berpegang pada; authority yang berarti eksistensi kekuasaan yang terlegitimasi; reciprocity, yaitu pengembangan pandangan penggunaan kekuasaan tidak selalu merupakan zero-sum game, tetapi juga dapat menjadi positive sum game. Trust¸ yang diartikan hidup bersama dan terikat, secara kompetitif atau koperatif dalam mengejar tujuan bersama. Accountability yang pada dasarnya memperkuat kepercayaan masyarakat dan sebaliknya (Hayden Hamdi, 2002: 14).

Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Di dalam disiplin ataupun profesi manajemen publik, konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. 

Paradigma baru ini menekankan pada peranan manager publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi terutama mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik dan menciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi. (Thoha, 2004: 78)

Prasyarat dan Faktor Pendorong Terwujudnya Good Governance

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk membangun good governance. Salah satunya dengan mempertimbangkan sistem sosial yang ada serta kondisi praktek-praktek governance yang berlangsung saat ini. Beberapa elemen-elemen strategis yang dituntut dalam penyelenggaraan good governance yang lebih baik, antara lain :

Tipe Kepemimpinan Baru: pemerintah menuntut adanya tipe kepemimpinan yang baru. Peran pimpinan daerah (eksekutif maupun legislatif) maupun pimpinan dari masyarakat untuk mewujudkan good governance memiliki peran yang sangat penting sebagai pendorong atau penghambat perubahan. Kata kunci yang paling penting dari kepemimpinan yang baru adalah visi dan trustworthy (dapat dipercaya).

Kekuatan Civil Society: Elemen penting dari penyelenggaraan good governance adalah adanya posisi tawar warga terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah publik. Kesetaraan adalah prasyarat dari adanya interaksi yang sehat. Keterbukaan yang diberikan oleh model governance perlu diimbangi dengan kemampuan civil society dalam merumuskan kolektifnya, menciptakan representasi dari berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dan meresolusi konflik-konflik yang muncul.

Kemampuan Teknis Dan Manajemen: berbagai studi tentang implementasi suatu perubahan menyebutkan kemampuan teknis dan manajemen sebagai faktor yang membentuk hasil dari suatu kebijakan atau program. Proses perencanaan dan pengganggaran dirumuskan, pengorganisasian dan pelaksanaanya, maupun proses pengendalian dan pengawasan yang dijalankan merupakan cermin dari kemampuan teknis dan manajemen urusan publik. Perubahan yang diharapkan dalam mewujudkan good governance menuntut adanya desentralisasi dalam pengambilan keputusan, adanya pengerutan jumlah pegawai disektor publik dan tuntutan yang lebih besar terhadap akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan publik.

Ruang Partisipasi; Peran media massa untuk mendorong adanya komunikasi dan ruang partisipasi yang lebih sehat juga merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan good governance.

Moral Dan Budaya Demokrasi: Moral dan budaya yang mendukung good governance adalah moral dan budaya yang tidak mentoleriri berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan jabatan, keberpihakan kepada yang lemah dan miskin, sesnsitivitas atas kesetaraan gender, kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, serta adanya kepercayaan dan toleransi. (Hetifah Sj Sumarto, 2003: 97).

Perubahan yang terjadi di sisi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah menunjukkan bahwa reaksi pemerintah untuk melakukan perubahan tidak secara esensial membuat orang-orang yang ada di dalamnya belajar untuk melakukan sesuatu yang berbeda secara radikal. Berdasarkan pengalaman kasus-kasus yang tersaji, dapat dikemukakan setidaknya ada 7 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu inovasi dalam mendorong terwujudnya good governance diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Krisis Demokrasi dan Kesempatan Politik;

2. Arsitek Inovasi dan Pemimpin Bervisi; 

3. Keberadaan Kelompok Pendukung;

4. Peran Pemerintah Pusat;

5. Partisipasi Warga;

6. Dukungan dan Pertukaran Antar Rekan Sejawat;

7. Struktur Manajemen dan Struktur Insentif. (Hetifah Sj Sumarto, 2003: 118)